KABINET ALI SASTROAMIJOYO II

Kabinet ini didirikan pada 20 Maret 1956 dan berakhir 4 Maret 1957. Kabinet ini merupakan cabine pengulangan dengan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU yang dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut.

1.        Perjuangan pengembalian Irian Barat

2.  Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

3.       Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

4.       Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

5.       Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Selain itu program pokoknya adalah

1.        Pembatalan KMB

2.       Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif

3.       Melaksanakan keputusan KAA.

Dengan program-program tersebut maka hasil dari cabinet ini adalah Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Dan kendala atau masalah yang dihadapi :

1.        Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.

2.       Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

3.       Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya

4.       Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional

5.       Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Berakhirnya kekuasaan kabinet yakni Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.