KABINET ALI SASTROAMIJOYO I

Kabinet ini dimulai pada 31 Juli 1953 dan berakhir pada 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU yang dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamijoyo dengan program-program kabinetnya sebagai berikut :

1.        Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.

2.       Pembebasan Irian Barat secepatnya.

3.       Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.

4.       Penyelesaian Pertikaian politik

Dalam pelaksanaan kabinet ini Mr. Ali Sastroamijoyo berhasil mempersiapkan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955 dan Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Namun Kendala atau Masalah yang dihadapinya yakni :

1.        Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

2.       Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD.

Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.

3.       Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.

4.       Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

5.       Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Dan berakhirnya kekuasaan kabinet ini adalah adanya penarikan dukungan dan menteri-menteri NU dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.