Senin, 21 April 2014
KABINET DJUANDA
Berdiri 9 April 1957
dan berakhir 5 Juli 1959. Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet
yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena
Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950.
Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin oleh Ir.
Juanda dengan beberapa Programnya yang
disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya,
programnya yaitu :
1.
Membentuk
Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan
Republik Indonesia
3. Melancarkan
pelaksanaan Pembatalan KMB
4. Perjuangan
pengembalian Irian Jaya
5. Mempergiat/mempercepat
proses Pembangunan
Semua itu dilakukan
untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian
Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.
Dan hasil yang
diperoleh dalam pelaksanannya yakni :
1.
Mengatur
kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang
mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini
menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan
daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
2.
Terbentuknya
Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan
pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai
ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
3.
Mengadakan
Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah.
Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan
angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.
4.
Diadakan
Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri
tetapi tidak berhasil dengan baik.
Selain itu ada
kendala atau Masalah yang dihadapi yakni :
1.
Kegagalan
Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat.
Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya
pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
2.
Keadaan
ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit
dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
3.
Terjadi
peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden
Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat
putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini
menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.
Dengan begitu maka
berakhirlah kekuasaan kabinet ini. Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan berkahirlah demokrasi liberal dan dimulailah
babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.
KABINET BURHANUDDIN HARAHAP
Kabinet ini berawal dari 2 Agustus 1955 dan berakhir 3 Maret 1956. Dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Program kabinetnya:
1.
Mengembalikan
kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan
masyarakat kepada pemerintah
2.
Melaksanakan
pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat
terbentuknya parlemen baru
3.
Masalah
desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
4.
Perjuangan
pengembalian Irian Barat
5.
Politik
Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
Dalam pelaksanaannya
Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil :
1.
menyelenggarakan
pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan
15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang
mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai
politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
2.
Melaksanakan
Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni
Indonesia-Belanda.
3.
Memberantas
korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi
militer.
4.
Membina
hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
5.
Menyelesaikan
masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai
Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.
Tetapi Kabinet ini
mengalami kendala atau Masalah yang yakni Banyaknya mutasi dalam lingkungan
pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.
Dengan berakhirnya
pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak
menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh.
Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru
pula.
KABINET ALI SASTROAMIJOYO II
Kabinet ini didirikan
pada 20 Maret 1956 dan berakhir 4 Maret 1957. Kabinet ini merupakan cabine
pengulangan dengan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU yang
dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo. Program kabinet ini disebut Rencana
Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut.
1.
Perjuangan
pengembalian Irian Barat
2. Pembentukan
daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
3.
Mengusahakan
perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
4.
Menyehatkan
perimbangan keuangan negara.
5.
Mewujudkan
perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan
rakyat.
Selain itu program
pokoknya adalah
1.
Pembatalan
KMB
2.
Pemulihan
keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar
negeri bebas aktif
3.
Melaksanakan
keputusan KAA.
Dengan
program-program tersebut maka hasil dari cabinet ini adalah Mendapat dukungan
penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and
investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.
Dan kendala atau
masalah yang dihadapi :
1.
Berkobarnya
semangat anti Cina di masyarakat.
2.
Muncul
pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan
sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera
Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan
Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
3.
Memuncaknya
krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan
pembangunan di daerahnya
4.
Pembatalan
KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal
pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual
perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya.
Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional
5.
Timbulnya
perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo
menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa
mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.
Berakhirnya kekuasaan
kabinet yakni Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil
Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.
Langganan:
Postingan (Atom)